Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya
1. Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya
Penjelasan:
Membuat Karya karya dari daerah lain,gunakan lah bahasa indonesia
2. kebijakan pemerintah dalam membangun sosial budaya di bidang kebudayaan adalah
Jawaban:
Membangun Museum Kebudayaan
Penjelasan:
Maaf Kalau Salah
Jawaban:
membangun mesum kebudayaan maaf kalo salah
3. contoh kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya
Contoh kebijakan di bidang sosial
- Kebijakan tentang ketenagakerjaan yang menyangkut buruh outsourcing
- Kebijakan tentang Sistem dan bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat
yang bekerja di sektor non informal (pedagang kecil, tukang ojek, buruh, dll)
-Kebijakan tentang pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin
4. Kebijakan pembangunan pemerintah orde baru di bidang sosial budaya
Penjelasan:
menjadikan negara yang maju dan tidak menirukan negara orang lain
5. Kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang sosial,ekonomi,budaya dan hukum
hukum:membentuk lembaga
sosial:membantu korban bencana & membentuk panti rehabilitasi
budaya:membuat uu tentang pendidikan
ekonomi:mengurangi kemiskinan
6. Apakah kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia dalam bidang sosial budaya dan pendidikan?
kebijakan budaya ;
- westernisasi
- perkembangan pendidikan
- ideologi dan agama
kebijakan pendidikan
- memberikan dana bos bagi siswa
- memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa
7. Apa sajakah kebijakan Pemerintah di bidang : sosial , hukum , sosial & budaya dan ekonomi ?
kebijakan pemerintah di bidang hukum = membentuk KPK
kebijakan di bidang ekonomi = mengurangi ke miskinan
bidang sosial = membantu korban - korban bencana
sosial: membentuk panti rehabilitasi
hukum: membentuk lembaga hukum
sosbud: membuat UU ttg pendidikan
8. kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya yang sesuai dengan pancasila
Jawaban:
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya yang sesuai dengan pancasila ...*Kedua
9. bagaimana kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang sosial budaya?
menjadikan negara maju tidak menirukan negara lain
10. Sebutkan kebijakan pemerintahan Gusdur di bidang sosial, budaya, dan ekonomi!
Salah satu kebijakan pemerintahan Gus Dur dalam bidang sosial dan budaya adalah kebijakan mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu, Gus Dur juga mencabut larangan untuk menganut paham Marxisme-Leninisme. Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang diambil oleh Gus Dur adalah dilakukannya pemecatatan menteri-menteri yang dianggap kurang kompeten dan dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
PembahasanGus Dur yang lahir dengan nama Abdurrahman Wahid merupakan anak pertama dari enam (6) bersaudara. Dalam lingkungan pesantren, "Gus" merupakan panggilan untuk abang atau mas. Panggilan kehormatan tersebut dikhususkan untuk seorang anak kiai.
Gus Dur merupakan presiden keempat Republik Indonesia yang menggantikan B.J. Habibie dan disahkan dari perolehan hasil pemilu pada 1999. Dalam pemerintahannya, Gus Dur memiliki berbagai kebijakan yang berlaku. Beberapa kebijakan yang diterapkan Gus Dur adalah dalam bidang sosial-budaya dan ekonomi.
Dalam bidang sosial-budaya, Gus Dur mempunyai sikap toleransi yang tinggi atas umat beragama. Hal ini menyebabkan adanya kebebasan rakyat Indonesia dari memeluk agama yang dipercayainya. Beberapa kebijakan Gus Dur dalam bidang sosial-budaya adalah sebagai berikut.
Keputusan Presiden (KEPRES) No 6 Tahun 2000, berisi mengenai pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional, hal ini untuk menghormati adat dan budaya dan warga keturunan Cina di Indonesia.Usulan pencabutan MPRS No XXV tahun 1966, pencabutan tersebut menuai kontroversi di mana di dalamnya berisi mengenai larangan penyebaran, menganut, dan mengikuti ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia.Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya, dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama tersebut disahkan. Bersama dengan itu, bendera Papua dapat dikibarkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kontroversi dan polemik dalam negeri.Selain kebijakan dalam bidang sosial-budaya, kebijakan dalam bidang ekonomi juga ditetapkan dalam pemerintahan Gus Dur. Beberapa kebijakan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.
Dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pembentukan ini bertujuan untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi moneter. Adanya Otonomi Daerah di bidang ekonomi, hal ini menyebabkan tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus seluruh keperluan daerah di bidang ekonomi dengan mengacu pada peraturan daerah masing-masing.Diberhentikannya beberapa pejabat dengan dugaan KKN, hal ini dilakukan terhadap menteri-menteri dalam Kabinet Persatuan Nasional di mana sangat memengaruhi kebijakan di dalamnya.Pelajari lebih lanjutKondisi politik ekonomi pada masa Gus Dur https://brainly.co.id/tugas/28860254Perkembangan politik dan ekonomi pada masa Gus Dur https://brainly.co.id/tugas/14135758Kebijakan Gus Dur yang berkaitan dengan etnis Cina https://brainly.co.id/tugas/9070715-----------------------------------
Detail JawabanKelas: 12
Pelajaran: Sejarah
Bab: 8
Kode: 12.3.8
#AyoBelajar
11. Kebijakan pemerintah jepang di bidang politik ekonomi,budaya sosial
Jawaban:
1.Kebijakan Jepang di bidang Pemerintahan
Memasuki Pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan,pada awalnya rakyat masih di bolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru.Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo.
2.Kebijakan di Bidang Pendidikan
Pada awalnya menjelang kedatangan invansi militer Jepang masuk ke Indonesia,ada sebuah Sekolah Rakyat 3 tahun dan 6 tahun, yang diasuh oleh badan swasta yaitu suatu badan yang dibantu oleh gereja Dayak Evangelis khususnya di daerah Kalimantan.Sekolah yang diasuh oleh pihak swasta ini merupakan sekolah pada masa Belanda.Ketika Jepang masuk mereka menemukan sekolah swasta ini dan tetap berjalan dan guru-gurunya digaji secara natural oleh Jepang.Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah tersebut.
3.Kebijakan dibidang Politik
Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan).
4.Kebijakan Jepang membentuk berbagai Organisasi sekaligus kebijakan dibidang Militer
Masa pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu:
a) Gerakan 3A,dengan isinya:Nippon cahaya Asia,Nippon pelindung Asia,Nippon pemimpin Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.
6.Kebijakan Jepang dibidang Agama.
Kebijakan Jepang terlihat ketika memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu yakin atas tindakan-tindakannya,yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah mengira Indonesia akan menjadi jajahannya,seperti yang saya kemukakan diatas.Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam,dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke.Awal masuknya Jepang ke Indonesia,sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam.Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam.
7.Kebikan bidang Sosial-Budaya
Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat.Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat.Begitulah kekajaman Jepang.Akibatnya banyak yang menderita kelaparan,rakyat menderita kemiskinan,menurunnya kesehatan masyarakat,keadaan sosial semakin memburuk,dalam hal pakaian,rakyat terpaksa memakai baju dari goni,sehingga banyak berjangkit penyakit kulit,serta angka kematian semakin meningkat.
8..Kebijakan dibidang Ekonomi.
Jepang menggunakan cara untuk dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya,dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia.Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil pertanian,perkebunan,hutan,bahan tambang dll.Hasil kurasan nya ini hanya untuk keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang,pangan.Rakyat harus terus menjalani hidupnya dalam serba kekurangan,dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang untuk para prajuritnya,sementara rakyat Indonesia mati kelaparan.
Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan,sekaligus memonopoli.
Mengawasi perkebunan,dan setiap hasilnya harus diserahkan kepada Jepang.Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perang.Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan fisik,dan kekurangan material.
Penjelasan:
MAHKOTA PLEASE
12. Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya dan analisis kebijakan tersebut sesuai nilai nilai pancasila
Jawaban:
ke 2 = tolong menolong (maaf kalau slah)
13. Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya dan analisis kebijakan tersebut sesuai nilai nilai pancasila
Jawaban:
Mejaga nama baik pancasila
Penjelasan:
karena pancasila sebagai gagasan utama NKRI,dan kita tidak boleh menghina pancasila
14. Tuliskan kebijakan pemerintah kolonial di bidang sosial budaya
otoriter dan kerja paksa
15. Kebijakan pemerintah jepang di bidang politik ekonomi budaya sosial
Jawaban:
sama seperti belanda bahkan lebih kejam
16. kebijakan pemerintah spanyol di bidang sosial budaya
Jawaban:
→Kebijakan Ekonomi Spanyol
Kebijakan ekonomi mengenai kebijakan barter yang dilaksanakan di Pulau Jawa. Kebijakan ini dilakukan karena pihak Spanyol sulit untuk mendapatkan pengaruh di Maluku maupun di Ternate karena adanya campur tangan dari pihak VOC, barter yang digunakan oleh Spanyol adalah dengan menukar kebutuhan sehari-haari seperti beras, jagung dan gandum serta kain, kemudian ditukar dengan rempah-rempah.
→Kebijakan Sosial Budaya Spanyol
Saat awal kedatangan Bangsa Eropa dan ketika belum diberlakukannya politik etis, seketika bangsa Eropa merubah sistem sosial Indonesia dimana terdapat tiga golongan, yaitu :
Masyarakat kalangan bawah, yaitu meliputi : kaum buruh, pedagang, petukang, dan pekerja rendah lainnya.
Masyarakat kalangan menengah, yaitu meliputi : petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintahan kolonial Belanda.
Masyarakat kalangan atas, yaitu meliputi : Pemuka agama dan para Bangsawan.
Namun, setelah adanya politik etis, maka semakin banyak muncul kaum pelajar yang kemudian menggantikan peran para Bangsawan untuk menggerakkan Indonesia ke yang lebih baik.
Di bidang budaya, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model- model Eropa baik baju ataupun rambut.
Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bangsa Eropa masih mempengaruhi model- model penampilan orang Indonesia. Namun, di kehidupan yang sekarang masyarakat seharusnya sudah dapat menyaring mana model yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dan mana yang tidak sesuai.
By: Chelphinn22
Mapel: IPS
Not: Tolong jadikan saya sebagai brainliest/ jawaban paling cerdas agar saya dapat membantu pertanyaanmu
17. Kebijakan yang dilakukan oleh raffles di bidang pemerintahan,sosial,budaya
Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan :
1. membagi pulau jawa menjadi 18 Karesidenan
2. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat.
bidang sosial budaya :
1. penghapusan kerja rodi
2. penghapusan perbudakan (tetapi pada kenyataanya, Raffles melanggar kebijakannya sendiri, dengan tetap melakukan perbudakan)
18. kebijakan pemerintah kolonial belanda dibidang sosial budaya
membeei kelonggaran untuk membuat suatu kelompok sesama adat /budaya
19. Pengaruh kebijakan pemerintah pendudukan Jepang dalam bidang sosial budaya
~munculnya kesengsaraan dan kemelaratan bagi bangsa yg berperang
~munculnya usaha untuk menciptakan perdamaian dunia
20. Penyebab di bidang sosial budaya kebijakan pemerintah kolonial sangat terbatas
Jawaban:
adanya kebudayaan kebarat baratan
semakin timbul rasa individualis
dan semakin masuknya budaya asing yang masuk ke dalam negri
Penjelasan:
karena pada masa kolonial banyak budaya mereka yang ditiru oleh masyarakat Indonesia seperti model pakaian cara makan dan berinteraksi dengan orang lain
0 Komentar