analisislah permasalahan terkait suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia (masing-masing 3)
1. analisislah permasalahan terkait suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia (masing-masing 3)
Penjelasan:
sistem politik di Indonesia sekarang ini memang sangat bagus
2. bagaimana cara menganalisis permasalahan infrastruktur politik dan suprastruktur
Membuat aturan tentang infrastuktur politik dan suprastuktur
3. 1. Carilah 1 contoh permasalahan dalam Suprastruktur atau dalam Infrastruktur Politik di Indonesia? 2. lakukan analisis terhadap permasalahan tersebut!
jawaban
1. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Contoh lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif.
sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal atau wadah politik yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Untuk penyampaian pendapat atau inspirasi dari masyarakat.
Masalah yang sedang dihadapi oleh suprastruktur dan infrastruktur politik adalah :
-masalah kekuasaan
-masalah penetapan dan amandemen UU
-masalah kedudukan organisasi politik
-dan banyaknya organisasi politik yang tidak seimbang dengan fungsinya.
2. ifrastruktur politik berperan dalam pengambilan keputusan oleh suprastruktur politik. contoh lembaga legislatif terbentuk karena adanya parpol. dan organisasi politik lainnya.
4. PERMASALAHAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
dapat mengakibatkanka bencana
5. kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD 1945 tentang permasalahan infrastruktur politik indonesia
uud 1945 adalah undang undang dasar 1945.1945=tahun tauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
6. Permasalahan apa yang dihadapi lembaga infrastruktur politik?
infrastruktur politik berperan dalam pengambilan keputusan oleh suprastruktur politik.contoh lembaga legislatif terbentuk karena adanya parpol. dan organisasi politik lainnya
7. apa permasalahan dalam infrastruktur politik dan berikan solusinya
Menurut Daniel S. Lev bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum yaitu konsepsi dan struktur kekuasaan politik. bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya
Walaupun pada proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak disamakan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat dan sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari semua latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri karena hal itu samgat bermanfaat.
teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah menjalar ke sistem hukum internasional dan tradisional . Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat, pengaruh aliran poisitvis sangat dominan. Hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan dapat mengisi kekosongan peraturan perundang-undang yang tidak atau belum mengatur tentang masalah tersebut.
Solusi dari masalah tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan pelanggaran kepada Mahkmah Konstitusi dan dalam hal semua produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung.
8. Menganalisis suprastruktur dan infrastruktur sistem politik indonesia
Jawaban:
- Suprastruktur politik:
• Suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan/mesin politik resmi/lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga tersebut bertugas mengkonversikan input yang berupa tuntutan dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik.
• Lembaga suprastruktur politik yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Insfektif.
- Infrastruktur politik:
• Suasana politik rakyat dikenal dengan infrastruktur politik yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik,yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengelompokkan warga Negara/anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut dengan kekuatan sosial politik dalam masyarakat.
• Lembaga Infrastruktur politik yaitu Partai Politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, Alat Komunikasi Politik, Tokoh Politik.
Jangan lupa jadikan jawaban yang tercerdas ya.. ｡◕‿◕｡SEMOGA MEMBANTU ^_^
9. Landasan hukum permasalahan dalam infrastruktur politik indonesia
Landasan hukum infrastruktur politik Indonesia ialah pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal tersebut mengimplikasikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendirikan organisasi, yang dalam konteks ini ialah berupa infrastruktur politik, yang melingkupi: partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dll.
10. 1.Tolong Analisis sistem politik diindonesia2.Tolong identifikasi dari suprastruktur politik3.Tolong identifikasi dari infrastruktur politik4.Tolong identifikasi perbedaan antara suprastruktur dan infrastruktur politik5.Kumpulkan dari berbagai informasi berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur
Penjelasan:
1 Sistem Politik Indonesia adalah sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia.[1] Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian Negara Indonesia,seperti falsafah Negara dan lain sebagainya, dalam banyak hal, walaupun bersifat transcendental tapi sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan kiranya perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia, walaupun dipergunakan pendekatan yang menyisihkan pengaruh falsafah sebagai hasil aktivitas merenun-renung.[1] Kemudian dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pada sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhinya.[1] Suatu sistem, termasuk sistem politik, harus secara terbuka pengaruh dari lingkungannya, disamping juga dapat mengubah lingkungannya.[2] Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia.[3] Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan Orde lama, Orde baru dan bahkan masa pra kemerdekaan.[3]
Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amendemen terhadap UUD 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amendemen dan sesudah amendemenUUD 1945 adalah sebagai berikut:[4]
Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.
Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amendemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:
bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.
11. Infrastruktur politik merupakan suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Jelaskan 4 (empat) komponen infrastruktur politik yang ada di Indonesia
Jawaban:
1.Partai politik : partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum.
2.Organisasi masyarakat : Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.Kelompok kepentingan : Kelompok kepentingan atau kelompok advokasi atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan (bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat) yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya.
4.Media massa : Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas
maaf kalo salah
12. apa permasalahan dalam infrastruktur politik dan berikan solusinya
permasalahannya adalah kurangnya persatuan politik,solusinya adalah bersatu(maaf kalau salah )
13. cari permasalahan infrastruktur politik indonesia
. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Contoh lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif.
sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal atau wadah politik yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Untuk penyampaian pendapat atau inspirasi dari masyarakat.
Masalah yang sedang dihadapi oleh suprastruktur dan infrastruktur politik adalah :
-masalah kekuasaan
-masalah penetapan dan amandemen UU
-masalah kedudukan organisasi politik
-dan banyaknya organisasi politik yang tidak seimbang dengan fungsinya.
2. ifrastruktur politik berperan dalam pengambilan keputusan oleh suprastruktur politik. contoh lembaga legislatif terbentuk karena adanya parpol. dan organisasi politik lainnya.
14. cari permasalahan infrastruktur politik indonesia
-masalah kekuasaan
-masalah penetapan dan amandemen UU
-masalah kedudukan organisasi politik
-dan banyaknya organisasi politik yang tidak seimbang dengan fungsinya.
15. Apa saja infrastruktur politik di Indonesia?
Jawaban:
Kelompok kepentingan adalah salah satu sekelompok orang yang tidak ingin melakukan dalam berpartisipasi pada pemerintahan dan akan memiliki minat untuk membuat keputusan politik, dengan memperjuangkan keputusan dan dapat memberikan keuntungan pada politik.
#SemogaBermanfaat:)
16. buatka analisis mengenai peranan organisasi/kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik di indonesia????
Didalam politik terdapat organisasi yang ikut serta atau pun hanya bekerja sebagai pembantu saja
17. bagaimana cara menganalisi permasalahan infrastruktur politik dan suprastruktur
Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut :

a. Partai politik (political party ),
b. kelompok kepentingan (interst group),
c. kelompok penekan (pressure group),
d. media komunikasi politik (political communication media) dan
e. tokoh politik (political figure).
a. Partai politik ( political party ) di Indonesia
Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik dilihat sebagai pengewajantahan dari kedaulatan rakyat dalam poltik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang ketika berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan. Perjalanan sejarah kehidupan partai poliik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Masa pra kemerdekaan
Organisasi modern pertama di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah (tidak secara fisik) adalah Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awalnya, organisasi ini berkembang di kalangan pelajar dalam bentuk studieclub dan organisasi pendidikan. Namun dalam perkembangan berikutnya, ia menjadi partai politik yang didukung kaum terpelajar dan massa buruh tani.
Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)
Tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan, didasarkan pada Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang ditandantangani Wakil Presden Moh. Hatta yang antara lain memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi (aliran pahamnya) secara teratur.
18. 1. Sebutkan permasalahan dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik ? 2. Bagaimana hubungan anatara suprastruktur politik dan infrastruktur politik ?
1. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Contoh lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif.
sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal atau wadah politik yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Untuk penyampaian pendapat atau inspirasi dari masyarakat.
Masalah yang sedang dihadapi oleh suprastruktur dan infrastruktur politik adalah :
-masalah kekuasaan
-masalah penetapan dan amandemen UU
-masalah kedudukan organisasi politik
-dan banyaknya organisasi politik yang tidak seimbang dengan fungsinya.
2. ifrastruktur politik berperan dalam pengambilan keputusan oleh suprastruktur politik. contoh lembaga legislatif terbentuk karena adanya parpol. dan organisasi politik lainnya.
19. landasan hukum tentang permasalahan dalam infrastruktur politik indonesia
UUD 1945
Maaf Jika salah.landasan hukum yang di gunakan adlah berdasarkan UUD 1945
20. Apa saja infrastruktur politik di indonesia
partai politik
kelompok kepentingan
kelompok penekan
media komunikasi politik
tokoh politikPartai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan media massa.
0 Komentar